Merajut jejaring untuk rantai pasok karet berkelanjutan

Dalam acara ini Triana, Koordinator Proyek MoMo4C Tropenbos Indonesia berbagi pengalaman tentang inisiasi dan penguatan UPPB Juring Raya serta tantangan dan peluang menghubungkannya dengan perusahaan pengolahan karet remah. Dalam presentasinya Triana menyampaikan strategi intervensi untuk inisiasi dan penguatan UPPB sebagai sebuah strategi yang terintegrasi dalam rangka membangun rantai pasok karet berkelanjutan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penyelenggaraan Sekolah Lapang Agroforestry Karet, yang bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis petani tentang budidaya, namun juga menjadi cikal bakal untuk mengorganisir petani membentuk UPPB. Sesi berbagi pengalaman ini juga turut menghadirkan nara sumber dari perusahaan pengolahan karet remah, yaitu PT Hok Tong dan PT Bintang Borneo Persada, serta UPPB dari kabupaten lain yang telah berjalan beberapa tahun sebelumnya, yaitu UPPB Damai Rindu (Kabupaten Sanggau) dan UPPB Sindak Citra (Kabupaten Sambas).

Pada sesi business matching terungkap situasi dan tantangan yang dihadapi oleh komoditas karet di Kalimantan Barat maupun di Indonesia pada umumnya. Dari 16 pabrik pengolahan karet remah yang ada di Kalimantan Barat, tinggal 6 pabrik yang masih beroperasi, namun total produksi saat ini di bawah kapasitas produksi terpasang. Ini karena kekurangan bahan baku bokar (bahan olah karet) yang sebelumnya dipasok dari perkebunan karet rakyat. Bila ditelusuri lebih lanjut ini terjadi karena sebagian besar petani sudah tidak lagi menyadap karet karena harga karet yang rendah atau telah mengganti kebun karetnya menjadi kebun kelapa sawit. Selain itu, rendahnya produktivitas kebun karet yang masih disadap antara lain disebabkan oleh serangan penyakit dan jenis klon lokal yang sudah memerlukan peremajaan (tanaman karet tua).

Rendahnya harga karet dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama situasi pasar karet global. Sebagai negara pengekspor karet alam nomor 2 di dunia, Indonesia bersama negara produsen karet lainnya telah berupaya mengembangkan instrumen pasar untuk menjaga stabilitas harga, tapi belum sepenuhnya efektif. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga turut berkontribusi dalam mempertahankan industri pengolahan karet remah agar tetap dapat beroperasi. Contoh, pemberian fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yaitu pembebasan bea masuk dan tidak memungut pajak untuk bokar yang diimpor – dari Afrika – oleh beberapa perusahaan pengolahan karet remah di Kalimantan Barat agar tetap dapat memproduksi bahan karet untuk tujuan ekspor (dalam bentuk SIR = Standar Indonesia Rubber atau karet balok dengan spesifikasi teknis mengikuti standar nasional Indonesia.

Adapun dari sisi petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok karet, berbagai upaya juga telah dan sedang dilakukan oleh Kementarian Pertanian maupun Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Diantaranya adalah mendorong pembentukan dan memfasilitasi UPPB agar dapat menghasilkan bokar bersih dan bermutu sekaligus menjadi wadah pemasaran bersama bokar bagi petani yang terhubung dalam rantai pasok komoditas karet, dalam hal ini bermitra langsung dengan perusahaan pengolahan karet remah. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat terus menggenjot pembentukan dan fasilitasi UPPB yang masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain penghasil karet di Indonesia.

Keesokan harinya, UPPB Juring Raya dan TI melakukan kunjungan ke PT Bintang Borneo Persada untuk menjajaki peluang kerja sama pasca business matching. Pada kesempatan ini pengurus UPPB mengutarakan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pasokan bokar secara reguler maupun peningkatan mutu bokar. Adapun manajemen perusahaan mengungkapkan komitmen perusahaan mendampingi petani, seperti yang telah mereka lakukan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghasilkan bokar bersih dan bermutu serta memberikan harga premium kepada petani.

Di akhir pembicaraan pihak manajemen perusahaan menantang pengurus UPPB Juring Raya untuk menerapkan cara pengolahan bokar yang lebih efisien dan bisa meningkatkan harga jual, yaitu memproduksi bokar dalam bentuk lump (mangkok) dan tanpa perendaman. Mereka bersedia membeli bokar dalam bentuk lump tersebut maupun slab (keping) yang biasa diproduksi petani, dan mempersilakan pengurus UPPB untuk membandingkan perbedaan harga yang diperoleh dari kedua bentuk tersebut. Berdasarkan pengalaman mereka mendampingi petani di Kapuas Hulu yang memproduksi bokar dalam bentuk lump bambu tanpa perendaman, kadar karet kering (K3) untuk bentuk ini cukup tinggi sehingga harga jual bokar yang diterima petani lebih baik dari bokar yang biasa diproduksi (dengan perendaman).

Apa yang disampaikan oleh manajemen PT Bintang Borneo Persada memotivasi pengurus UPPB Juring Raya untuk memproduksi bokar dalam bentuk lump, selain membeli bokar dalam bentuk slab yang masih diproduksi oleh anggota. Mereka mengakui, cara memproduksi lump seperti yang disarankan lebih efisien dari segi waktu kerja dibandingkan dengan memproduksi slab. Kini mereka sedang mempersiapkan pengiriman bokar ke PT Bintang Borneo Persada sebagai uji coba untuk mendorong lebih banyak lagi anggotanya memproduksi bokar bersih dan bermutu dan punya nilai jual lebih tinggi.**